Download Juknis Sumbangan Insentif Bagi Guru Bukan Pns Jenjang Dikdas 2016

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG PENDIDIKAN DASAR 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 wacana Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, sudah diupayakan melalui pemdiberian aneka macam tuntidakboleh. Namun, bagi guru bukan PNS yang belum bersertifikat pendidik tuntidakboleh tersebut belum banyak dirasakan. Untuk itu, Pemerintah berupaya untuk memmenolong guru bukan PNS tersebut melalui pemdiberian insentif.

Secara umum pemdiberian insentif kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru sehingga penghasilan yang diterima sebagai GBPNS dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya serta sebagai penghargaan kepada guru yang sudah melaksanakan kiprah dengan sebaik-baiknya.

Secara khusus pemdiberian insentif kepada GBPNS bertujuan untuk:

1. Memotivasi GBPNS untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam melaksanakan kiprah di sekolah.

2. Mendorong GBPNS untuk serius melaksanakan kiprah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi peserta didiknya dengan sebaik-baiknya.

3. Memdiberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan GBPNS.

4. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan insentif tersebut perlu disusun Petunjuk Teknis Pemdiberian insentif bagi Guru Bukan PNS.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 wacana Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 wacana Pajak Penghasilan;

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 wacana Pendanaan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 wacana Guru;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 wacana Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 wacana Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, sebagaimana sudah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 wacana Penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 perihal Mekanisme Pelaksanaan Anggaran sumbangan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

C. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemdiberian Insentif bagi guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini mencakup kriteria guru penerima insentif, mekanisme penetapan penerima, pengelolaan program, mekanisme penyaluran Insentif, pembatalan pemdiberian Insentif, jadwal pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.

E. Samasukan

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Kementerian Keuangan;

3. Badan Pemeriksa Keuangan;

4. Badan Kepegawaian Daerah;

5. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;

6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah pada dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;

7. Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah;

8. Satuan Pendidikan dan guru;

9. Instansi terkait lainnya.

JUKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS) 2016

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

A. Pengertian

Pemdiberian Insentif bagi GBPNS adalah pemdiberian penghargaan dalam bentuk uang kepada guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan melaksanakan kiprah sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada satuan manajemen awal yang sama.

B. Bemasukan

Bemasukan Insentif yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Dana

Sumber dana untuk pembiayaan kegiatan Insentif guru bukan PNS berasal dari APBN Tahun Anggaran berkenaan yang dialokasikan dalam DIPA Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar.

D. Kriteria Guru Penerima

Kriteria guru peserta Insentif adalah sebagai diberikut:

1. terdata dalam Dapodik dan ditetapkan valid;

2. guru bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah tempat atau masyarakat dan belum mempunyai akta pendidik;

3. berstatus sebagai guru menolong yang dibuktikan melalui Nomor Induk Guru Bantu (NIGB);

4. minimal S-1/D-IV, kecuali guru di tempat khusus dan guru menolong;

5. diutamakan bagi guru yang memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;

6. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG PENDIDIKAN DASAR 2016

BAB III MEKANISME PEMBAYARAN

A. Penetapan dan Pendistribusian Kuota

1. Pemerintah menentukan kuota nasional untuk tahun 2016 bagi guru jenjang Pendidikan Dasar.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota didiberi kewenangan untuk memilih daftar nominasi yang memenuhi persyaratan untuk diputuskan sebagai penerima.

3. Ditjen GTK menetapkan penerima insentif setiap tahun anggaran berkenaan.

B. Mekanisme Pembayaran Insentif

1. Data penerima insentif tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kriteria yang diputuskan.

2. Ditjen GTK menentukan nominasi penerima insentif berdasarkan data guru yang sudah valid pada dapodik. Selanjutnya dinas kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya memverifikasi daftar nominasi yang memenuhi persyaratan untuk diputuskan sebagai penerima.

3. Guru dapat melihat kelengkapan data dan/atau persyaratan untuk mendapatkan insentif pada laman: info.gtk.kemdikbud.go.id.

4. Ditjen GTK menerbitkan SK insentif bagi guru peserta insentif yang memenuhi syarat satu kali dalam 1 (satu) tahun. Bagi guru yang tidak memenuhi persyaratan pada tahun berkenaan, maka insentifnya dihentikan.

C. Tahapan Penyaluran

Berdasarkan mekanisme di atas, jadwal penyaluran insentif dilaksanakan per triwulan.

1) triwulan 1 paling lambat final bulan April tahun berkenaan.

2) triwulan 2 paling lambat final Juli tahun berkenaan.

3) triwulan 3 paling lambat final Oktober tahun berkenaan.

4) triwulan 4 paling lambat final Desember tahun berkenaan.

D. Penghentian Pemdiberian Insentif

Pemdiberian insentif sanggup dilarang oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, apabila guru memenuhi satu atau lebih hal di bawah ini:

1. tidak memenuhi kriteria peserta insentif;

2. meninggal dunia;

3. mengundurkan diri sebagai guru atas seruan sendiri;

4. diangkat sebagai CPNS;

5. sudah mendapatkan tuntidakboleh profesi;

6. mutasi kejabatan selain guru;

7. sudah selesai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;

8. ditetapkan bersalah secara hukum pidana yang sudah mempunyai kekuatan aturan tetap;

9. tidak melaksanakan atau meninggalkan kiprah selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan;

10. merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10, diproses sesudah mendapat laporan dari dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.

E. Koordinasi dan Sosialisasi

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pemdiberian insentif dengan dinas pendidikan kabupaten/ kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya.

2. Dinas pendidikan provinsi melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk implementasi kebijakan pemdiberian insentif dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Agenda koordinasi dan sosialisasi adalah penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen GTK, Kemdikbud terkena:

a. kegiatan pemdiberian insentif;

b. informasi penentuan kuota dan kriteria calon peserta insentif;

c. prosedur pembayaran insentif;

d. penyusunan jadwal pelaksanaan pendataan dan pemdiberian insentif.

F. Pengelolaan Program

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memutuskan kebijakan taktik pelaksanaan pemdiberian insentif guru, sebagai diberikut :

a. mengelola database guru peserta tuntidakboleh berbasis digital (dapodik);

b. menentukan kuota nasional berdasarkan data guru yang valid dalam dapodik;

c. melakukan sosialisasi program dan kuota peserta insentif secara nasional kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;

d. menerbitkan dan memberikan softcopy Surat Keputusan perihal Penetapan Penerima Insentif melalui aplikasi SIMTUN ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;

e. Melakukan pembayaran insentif bagi guru bukan PNS;

f. Melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pemdiberian insentif ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemdiberian insentif.

2. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Mensosialisasikan kegiatan dan data calon peserta insentif kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

b. Mengelola database guru peserta tuntidakboleh berbasis digital (Dapodik).

3. DinasPendidikan Kabupaten/Kota

a. Mensosialisasikan program pemdiberian insentif bagi GBPNS kepada kepala sekolah di wilayah masing-masing;

b. Menetapkan calon peserta insentif menurut kuota yang tersedia.

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG PENDIDIKAN DASAR 2016

BAB IV PENGENDALIAN PROGRAM

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembayaran insentifmeliputi beberapa aspek tiruana upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran insentif agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat samasukan dan tepat waktu, tepat jumlah bemasukan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengendalian penyaluran pembayaran insentif ini dilakukan melalui:

1. pelaksanaan bimbingan teknis program penyaluran pembayaran insentif oleh pusat kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

2. penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran insentif.

3. Rekonsiliasi data peserta insentifdengan instansi terkait. melaluiataubersamaini melakukan pengendalian, akan diperoleh data guru peserta insentif yang valid dan pelaksanaan penyaluran peserta tuntidakboleh insentif sesuai peraturan perundang-undangan.

A. Pengawasan

Untuk mewujudkan penyaluran peserta insentif yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi wajib melaporkan perubahan data individu penerima insentif ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera.

C. Sanksi

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari pihak terkait dan sudah dilakukan verifikasi, ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data peserta insentif dengan data yang disampaikan untuk keperluan persyaratan pembayaran maka peserta insentif akan didiberikan hukuman berupa pengembalian uang peserta insentif ke kas negara.

JUKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS) 2016

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ialah acuan dalam pelaksanaan penyaluran penerima insentif tahun berkenaan. Pelaksanaan kegiatan insentif sanggup berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena adanya komunikasi antara pemerintah pusat, dinas pendidikan provinsi, maupun tingkat dinas pendidikan kabupaten/kota. Sehingga diharapkan peserta insentif bisa mempersembahkan dampak positif pada proses pembelajaran yang lebih baik dan berkarakter, serta mendorong perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

DOWNLOAD JUKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2016 (Klik Disini)

Demikian informasi ini disampaikan semoga bermanfaa.

===================================================