Unduh Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Wacana Evaluasi Hasil Belajar

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belahar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.

Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 ihwal Penilaian Hasil Belajar

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Satuan Pendidikan ialah satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup SD (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), SD Teologi Kristen (SDTK), SD Luar Biasa (SDLB), SMP (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), SMP Teologi Kristen (SMPTK), SMP Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Nasrani (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan forum pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.
Pendidikan Kesetaraan ialah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Program Paket A/Ula setara SD/MI, Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.
Jenjang Pendidikan ialah tahapan pendidikan yang ditetapkan menurut tingkat perkembangan penerima didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
Ujian Sekolah selanjutnya disingkat US ialah aktivitas pengukuran dan evaluasi kompetensi penerima didik yang dilakukan satuan pendidikan terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan pada SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.
Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN ialah aktivitas pengukuran capaian kompetensi penerima didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh legalisasi atas prestasi belajar.
Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
UN untuk Pendidikan Kesetaraan ialah aktivitas pengukuran dan evaluasi penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.
Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN ialah nilai yang diperoleh penerima didik melalui USBN.
Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN ialah nilai yang diperoleh penerima didik melalui UN.
Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP ialah tubuh berdikari dan profesional yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.
Program Ula ialah pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
Program Wustha ialah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
Program Ulya ialah pendidikan menengah 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket C dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
Kisi-Kisi Ujian ialah pola untuk menyebarkan dan merakit naskah USBN dan UN yang disusun menurut kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN ialah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN ialah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat POS USBN ialah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN.
Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat POS UN ialah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UN.
Kementerian ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menteri ialah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Pemerintah ialah pemerintah pusat.
Pemerintah Daerah ialah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.