Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Wacana Penguatan Pendidikan Huruf Pada Satuan Pendidikan Formal

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018

Pasal 1 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, ditetapkan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawaban satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Sedangkan pada Pasal 2 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawaban. Nilai tersebut ialah perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

Dalam Pasal 4 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan bahwa 1) Penyelenggaraan PPK pada TK bertujuan untuk menanamkan nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran. 2) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar memiliki muatan karakter yang lebih besar dibandingkan dengan muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah. 3) Muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Pada Pasal 5 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan bahwa PPK pada Satuan Pendidikan Formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi: a) sekolah; b) keluarga; dan c) masyarakat. Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh sekolah pada jenjang Taman Kanak-kanak diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler; dan pada jenjang satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler, yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.

Pasal 6 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan bahwa Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis: a) kelas; b) budaya sekolah; dan c) masyarakat.

Pendekatan berbasis kelas dilakukan dengan: a) mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum; b) merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/ pembimbingan sesuai dengan aksara akseptor didik; c) melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan d) mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan akseptor didik.

Pada Pasal 7 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan bahwa 1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal diimplementasikan melalui administrasi berbasis sekolah. 2) Manajemen berbasis sekolah mempersembahkan kewenangan dan tanggung jawaban kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah serta tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.

Pasal 8 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan 1) Kewenangan dan tanggung jawaban kepala sekolah dalam penyelenggaraan PPK dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawaban, kepala sekolah berperan sebagai: a) inovator; b) motivator; dan c) kolaborator. 3) Kewenangan dan tanggung jawaban guru dalam penyelenggaraan PPK dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawaban, guru berperan antara lain sebagai: a) penghubung sumber belajar; b) pelindung; c. fasilitator; dan d. katalisator. 5) Kewenangan dan tanggung tanggapan guru, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam penyelenggaraan PPK dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Peran Komite Sekolah dalam memmenolong kepala satuan pendidikan dan guru ialah pelaksanaan fungsi Komite Sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan 1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu. 2) Penyelenggaraan PPK dalam 5 (lima) hari sekolah mempertimbangkan: a) kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; b) ketersediaan masukana dan pramasukana; c) kearifan lokal; dan d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.

Selengkapnya silahkan baca dan Download Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal ---DISINI----

Demikian isu wacana Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, agar bermanfaa.