Ini Tempat Yang Akan Mengalami Redistribusi Pns

Pemerintah tengah melaksanakan penataan pegawai, terlebih pada kawasan yang mempunyai jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berlebih. Salah satu solusi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan cara melaksanakan redistribusi pegawai.

Menteri PANRB Asman Abnur menuturkan salah satu cara untuk melaksanakan administrasi ASN ialah dengan redistribusi pegawai. Hal tersebut mengingat masih terdapat 58 kawasan di Indonesia yang rasio belanja pegawai dalam APBD melebihi 60 persen.

"Ada sekitar 58 kawasan yang masuk zona merah, artinya belanja pegawainya diatas 60 persen, bahkan ada yang hampir menyentuh 70 persen. Daerah kawasan ini yang nantinya kita akan lakukan redistibusi pegawai," ungkapnya seusai melaksanakan rapat terbatas dengan Presiden RI di Istana Negara, Senin (24/10).

Selain itu, dikatakannya untuk mewujudkan ASN yang mempunyai kuantitas dan juga kualitas sesuai dengan isyarat Presiden RI, pihaknya akan mempersembahkan sejumlah petes kepada ASN yang nantinya akan diredistribusi. Petes yang akan didiberikan baik dari sektor manajerial maupun administrtif bertujuan untuk membuat ASN yang profesional dan berbudaya kerja.

"Para pegawai yang mendapat penempatan gres akan mendapat petes serta pembekalan sejumlah kemampun, hal itu dilakukan semoga ASN siap bekerja dan profesional dalam menajalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat," ujarnya.

Upaya lain yang akan dilakukan Kementerian PANRB yakni dengan melaksanakan penempatan ASN lulusan sekolah ikatan dinas pada kawasan diluar asal mereka. Kedepan taruna/i lulusan sekolah ikatan dinas tidak secara eksklusif dikembalikan ke kawasan asal, melainkan akan ditempatkan didaerah lain selama beberapa tahun.

"Nantinya juga ASN lulusan IPDN tidak lagi eksklusif pulang ke kawasan asalnya, misal orang Papua akan jadi Sekcam dulu di Bandung selama setahun dua tahun, yang dari Bandung ditempatkan di Padang. Makara tidak ada pegawai Jawa, Sumatera, Papua, tiruana harus menjadi perekat nasional sesuai dengan isyarat pak Wapres," ujarnya.

Ia pun menambahkan untuk dikala ini pihaknya tengah melaksanakan kajian terkait perihal tersebut, baik dari sisi regulasi perundang-undangan maupun pemetaan ASN seluruh Indonesia.

Adapun ke 58 kawasan yang belanja pegawainya diatas 60 persen yaitu Kab Bireuen, Kab Karo, Kab Langkat, Kab Dairi, Kab Tapanuli Utara, Kab Asahan, Kab Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kab Padangsidimpuan, Kab Agam, Kab Limapuluh Kota, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kab Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu, Kab Lampung Tengah, Kab Lampung Utara.

Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kab Pemalang, Kab Purworejo, Kab Kebumen, Kab Klaten, Kab Sragen, Kab Sukoharjo, Kab Karanganyar, Kab Wonogiri, Kota Surakarta, Kab Ngawi, Kab ponorogo, Kab Pacitan.

Kab Minahasa, Kab Bitung, Kab Poso, Kab Palu, Kab Wajo, Kab Takalar, Kab Soppeng, Kota Palopo, Kab Buton Tengah, Kota Kendari, Kab Gianyar, Kab Bangli, Kab Tabanan, Kab Lombok Tengah, Kab Bima, Kab Dompu, Kota Bima, Kota Kupang, Kab Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kab Polewali Mandar (sumber: Menpan.go.id)

Berbagi :