Download Pp Nomor 78 Tahun 2015 Pengupahan

sepertiyang dirilis setkab.go.id/, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan juga mengatur agak rinci terkena dilema upah minimum. Menurut PP ini, Gubernur tetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.

“Upah minimum sebagaimana dimaksud yaitu Upah bulanan terendah yang terdiri atas: a. Upah tanpa tuntidakboleh; atau b. Upah pokok termasuk tuntidakboleh tetap,” suara Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan tersebut.

PP ini menegaskan, bahwa Upah minimum sebagaimana dimaksud spesialuntuk berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

Sementara Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.

Menurut PP Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan ini, penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksudilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud, berdasarkan PP ini, yaitu standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk sanggup hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, yang terdiri atas beberapa komponen jenis kebutuhan hidup.

“Komponen sebagaimana dimaksud dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,” suara Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan itu.

Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Menteri (Tenaga Kerja), dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional, yang memakai data dan isu yang bersumber dari forum yang berwenang di bidang statistik.

Adapun enetapan Upah minimum dihitung dengan memakai formula perhitungan Upah minimum, yaitu: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan ini juga menegaskan, Gubernur wajib tetapkan Upah minimum provinsi, yang dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud.

Dalam hal sudah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud, gubernur tetapkan Upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.

“Rekomendasi dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya diputuskan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi,” suara Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan ini juga sebut, bahwa Gubernur sanggup tetapkan Upah minimum kabupaten/kota, yang nilainya harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi.

Upah Minimum Sektoral

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan ini juga menegaskan, Gubernur sanggup tetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil akad asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud, berdasarkan PP ini, dilakukan setelah menerima masukan dan pertimbangan terkena sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan kiprah dan kewenangannya. Selain itu, Upah minimum sektoral juga harus lebih besar dari Upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” suara Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan yang sudah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 23 Oktober 2015 itu.

PP Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan ditolak Buruh

sepertiyang dirilis http://news.liputan6.com/ tuntutan, pencabutan PP 78 TAHUN 2015 ihwal Pengupahan oleh para buruh seakan menjadi harga mati. Mengapa kalangan buruh begitu ngotot? Ada beberapa item dalam hukum itu yang mereka tolak.

Pertama yaitu pada pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan yang menyatakan bahwa kenaikan upah berdasarkan formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi berperihalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan.

"Dalam ayat itu disebutkan pemerintah tetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi serta produktivitas," kata Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi .

Kedua, kenaikan upah berbasis formula tetap yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi sudah menutup kiprah Dewan Pengupahan termasuk serikat pekerja yang ada di dalamnya.

"Hal tersebut berperihalan dengan pasal 89 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan yang menyatakan, upah minimum diputuskan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan," jelasnya.

Ketiga, dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan yang mengatur kebijakan upah minimum sektoral mereduksi pasal 89 ayat 1 yang menyatakan bahwa upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota dan berdasarkan sektor.

Keempat, pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ihwal Pengupahan juga berperihalan dengan pasal 88 ayat 2 yang mengamahkan bahwa kebijakan pengupahan harus melindungi buruh dan gubernur sanggup tetapkan upah minimm sektoral jikalau terdapat akad antara asosiasi sektor perjuangan dengan serikat pekerja.

"Namun yang terjadi di lapangan, secara prinsip pengusaha akan menghindari adanya penetapan upah. Belum lagi tidak adanya kepengurusan asosiasi sektoral industri di seluruh wilayah kabupaten kota di Indonesia," kata Rusdi.

DOWNLOAD PP NOMOR 78 TAHUN2015

Demikian isu ini disampaikan biar bermanfaa.

===================================================