Tni Siap Gelar Operasi Militer Selesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi Vs Polri

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jendral Moeldoko menyatakan pihaknya tak akan melibatkan diri dalam perseteruan 2 forum penegak hukum, KPK dan Polri. Namun, bila diminta Presiden Jokowi, Tentara Nasional Indonesia siap menjalani operasi militer Selain perang untuk menuntaskan ukiran KPK dan Polri.

"TNI menyampaikan dengan jelas, kita tidak akan ikut campur dalam dilema KPK dan Polri. Tetapi jikalau presiden memdiberi kode kami turun, kami akan melaksanakan operasi militer selain perang," tegas Moeldoko di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (6/2/2015).

Operasi militer selain perang, terperinci dia, ialah upaya Tentara Nasional Indonesia untuk mengembalikan kondusifitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jikalau situasi jelek terjadi, dan ada indikasi mengancam keutuhan NKRI.

"Apabila Tentara Nasional Indonesia dipanggil oleh Pemerintah, dalam segala situasi, TNI harus siap. Tapi Tentara Nasional Indonesia tak mau dilibatkan dalam kisruh itu (KPK vs Polri). Yang kita pedomani ialah Presiden ingin semoga tidak terjadi ukiran di Polisi Republik Indonesia dan KPK. Itu ajaran kita," ujar Moeldoko.

Empat komisioner KPK dilaporkan ke polisi. Diawali dengan Bambang Widjojanto yang dilaporkan atas dugaan mempengaruhi saksi untuk memdiberi keterangan tiruan semasa ia berprofesi sebagai advokat. Lalu Abraham Samad yang dilaporkan atas dugaan berpolitik ketika Pilpres 2014.

Kemudian, Zulkarnaen dilaporkan melaksanakan korupsi atas dugaan korupsi dana hibah pada 2008. Terakhir, Adnan Pandu Praja dilaporkan melaksanakan perampasan aset di Kalimantan Timur.

Opini publik pun muncul bahwa KPK dikriminalisasi dengan upaya memidanakan keempat pimpinannya. Puncaknya ketika penangkapan Bambang Widjojanto pada Jumat 23 Januari lalu. Sejumlah orang dari banyak sekali elemen menyambangi kantor KPK dan melaksanakan agresi 'save KPK'. (Mut)

Sumber diberita dan Gambar: Liputan6.com