Download Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Ihwal Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

melaluiataubersamaini pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 wacana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak pribadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya sudah menimbulkan problem serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; pemerintahan sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Dasar pertimbangan PERPU tersebut yang menyatakan “kegentingan yang memaksa” gotong royong agak rancu alasannya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 itu sendiri belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum terasa efeknya. Namun, semangatnya untuk menempatkan “kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota” tentu menjadi materi pertimbangan bagi tiruana masyarakat Negara Indonesia untuk mendapatkan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. melaluiataubersamaini adanya perpu ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 wacana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk sementara dan mungkin selanjutnya ditetapkan tidak berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara pribadi dengan diadakan perbaiki, antara lain

1. Harus ada uji publik terhadap seorang calon kepala daerah.

2. Harus dilakukan penghematan anggaran pilkada secara signifikan alasannya yaitu biaya yang diharapkan dikala ini dirasa masih terlalu besar.

3. Mengatur dan membatasi kampanye terbuka guna mencegah benturan antar massa yang destruktif serta penghematan anggaran pemilihan kepala daerah.

4. Harus ada akuntabilitas dana kampanye tujuannya mencegah korupsi.

5. Melarang politik uang termasuk serangan fajar dan membayar partai politik yang mengusung seorang calon kepala daerah.

6. Melarang fitnah dan kampanye hitam yang sanggup menyesatkan publik serta merugikan calon kepala kawasan yang difitnah. Pelaku fitnah perlu didiberikan hukuman hukum.

7. Melarang pelibatan pegawapemerintah birokrasi yang sanggup merusak netralitas.

8. Melarang pencopotan pegawapemerintah birokrasi pasca pilkada, alasannya yaitu calon yang menang merasa tidak didukung oleh pegawapemerintah birokrasi yang bersangkutan.

9. Menyelesaikan sengketa pilkada secara akuntabel, niscaya dan tidak berlarut-larut serta perlu pengawasan yang efektif.

10. Mencegah kekerasan dan menuntut calon atas kepatuhan pendukungnya alasannya yaitu banyak kerusakan yang destruktif yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah.

Bagi Anda yang ingin mendownload Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota silahkan klik link download di bawah ini

LINK DOWNLOAD PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA (klik disini)